Minezone ( Tambang Sebagai Poros Modernisasi)

Baru-baru ini masyarakat dihadapkan pada suatu fakta yang terkesan mengerikan yaitu mengenai sisi gelap dari kemajuan teknologi. Hal ini berorientasi pada dikorbankannya salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah dititipkan kepada umat manusia yaitu bumi. Kenyamanan terhadap kemudahan untuk melakukan segala sesuatu yang diberikan oleh teknologi dinilai telah sukses memperdaya masyarakat. Misalnya dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, masyarakat sangat nyaman dengan kemudahan mengakses informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube yang akhir-akhir ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dibalik kemudahan yang diperoleh, sebagian besar masyarakat tidak menyadari dari mana teknologi itu dikembangkan dan hal-hal apa saja yang perlu dikorbankan.

Uniknya momentum tersebut didapatkan oleh masyarakat setelah terjadinya pergulatan sengit oleh para kaum penguasa dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya sebuah film dokumenter “Sexy Killer” yang berdurasi 1,5 jam pada 13 April 2019. Penayangan film ini sukses menarik perhatian masyarakat hingga tembus 3,3 juta viewers dalam waktu dua hari penayangan. Film dokumenter ini menyajikan aktivitas penambangan dan masyarakat di sekitarnya yang menerima dampak dari aktivitas penambangan tersebut yaitu kerusakan lahan, polusi udara, hingga tercemarnya sumber air bersih. Namun apakah aktivitas penambangan selalu memberikan dampak buruk bagi masyarakat?
Definisi pertambangan sesuai dengan UU Mineral dan batubara no. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penilitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Muhammad Al Amien, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, pertambangan pada hakikatnya merupakan sebuah teknologi yaitu inovasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditentang. Kegiatan penambangan harus dilakukan dengan baik dan ideal agar dampak yang ditimbulkan tidak menumbuhkan konflik di tengah masyarakat.

Namun, menurut beliau sebagian besar pelaku penambangan di Indonesia tidak berorientasi pada kebutuhan tetapi pada keuntungan. Hal itu dikarenakan banyaknya konflik antara masyarakat sekitar lokasi penambangan dengan perusahaan tambang, terutama soal pembebasan lahan. Beliau juga menyatakan bahwa regulasi pemerintahan yang ada sekarang tidak mampu mengekang pelaku pertambangan untuk patuh terhadap aturan. Hal itu dibuktikan dengan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pertambangan. Contohnya seperti kasus salah perusahaan tambang di provinsi Sulawesi Selatan PT. Vale Indonesia yang dinilai telah merusak hutan dan tidak mampu mengatasi terjadinya sedimentasi di danau Mahalona. Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pandangan lain disampaikan oleh akademisi bidang tambang sekaligus dosen Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Dr. phil. nat. Sri Widodo, ST., MT. Menurut Beliau, industri pertambangan merupakan industri yang paling kompleks di dunia (long chain industry). Adapun sifat utama dari industri pertambangan yaitu high risk. Resiko yang dimaksud bukan hanya tentang besarnya uang atau modal yang dipertaruhkan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan untuk para pekerja yang sangat berbahaya. Begitu pula dengan dampak yang timbulkan dari industri pertambangan terhadap lingkungan, dimana industri pertambangan akan mengubah drastis bentang alam yang dijadikan sebagai lokasi penambangan. Tujuan utama dari industri pertambangan sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Menurut beliau, regulasi mengenai pertambangan yang dimiliki oleh indonesia telah lengkap membahas mengenai bagaimana melakukan kegiatan pertambangan yang baik. Bahkan regulasi yang dimiliki oleh indonesia merupakan salah satu regulasi terbaik diantara negara-negara lainnya. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam peraturan tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya pelaksanaan kadiah Teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, serta sanksi administratif.
Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh industri pertambangan yang ada di Indonesia seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia pada pembebasan lahan, serta masalah-masalah lainnya sejatinya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah pelaku penambangan yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan moral dari pelaku penambangan itu sendiri. Padahal motto utama seperti “safety first” kerap kali dikumandangkan bahkan dijunjung tinggi oleh mereka. Faktor kedua adalah lemahnya pengawasan pemerintah. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang kita temui seperti pembebasan lahan secara sepihak, pembuangan limbah perusahaan yang mencemari lingkungan, reklamasi tambang yang buruk, dan masalah-masalah lainnya.

Kedua pemateri dalam kegiatan MINEZONE BE PERMATA FT-UH Tahun 2019 dengan tema “Tambang Sebagai Poros Modernisasi Dunia” yaitu bapak Muhammad Al Amien dan bapak Dr. phil. nat. Sri Widodo, ST., MT. sepakat bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan daya kritis mahasiswa mengenai masalah-masalah yang ada. Peran Mahasiswa sebagai Social Control diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah, baik dari segi kebijakan, pengawasan, maupun hal-hal lainnya. Selain itu, kedua pemateri juga mengharapkan kepada mahasiswa maupun alumni untuk tidak hanya berkeinginan menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan tetapi juga turut andil menjadi bagian dari birokrasi.
Menanggapi persamalahan di atas, Kementrian Kajian dan Aksi Strategis BE PERMATA FT-UH dalam hal ini mempunyai beberapa pandangan, diantaranya:
1. Menuntut pemerintah untuk tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan
2. Menuntut pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan
3. Menghimbau kepada pelaku industri pertambangan untuk merealisasikan Good Mining Practice Seideal mungkin
Demikianlah tulisan ini kami buat, kami memohon maaf apabila dalam tulisan ini terdapat kekeliruan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

HIDUP TEKNIK!
JAYALAH PERMATA!
DIG THE PAST FOR THE BRIGHTER FUTURE!

Kementrian Kajian dan Aksi Strategis BE PERMATA FT-UH tahun 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>