MINEZONE (MADU DAN RACUN UU MINERBA)

Pada tanggal 10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menjadi sorotan oleh beberapa pihak. Hal ini dikarenkan ada sejumlah konten yang terdapat dalam UU Minerba yang baru yang dianggap kontroversial. Undang Undang No. 3 Tahun 2020 saat ini perkembangan terakhirnya dimana pemerintah sedang menyusun narasi tunggal untuk persiapan penyusunan tiga peraturan pemerintah turunan dari undang undang ini.

Menurut Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, Staf Khusus Kementrian ESDM, penyusunan dan penandatanganan dari UU Minerba yang ini yang diinsisasi DPR apabila dikaji dari segi utilitasnya didasari lewat pertimbangan adanya kompleksitas dan obesitas regulasi yang merupakan hambatan utama dalam perijinan yang dinilai tumpang tindih, dengan pertimbangan bahwa SDA Minerba digunakan negara untuk menunjang pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, kegiatan pertambangan yang dalam operasionalnya terkendala kewenangan terkait perizinan, perlindungan masyarakat terdampak, data & informasi pertambangan, perkuatan pengawasan dan sanksi  yang dimana undang undang sebelumnya belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, serta kebutuhan hukum dalam industri pertambangan dalam negeri agar dapat menjadi dasar hukum efektif, effisien, dan komprehensif. Berikut ini adalah Manfaat dari UU Minerba:

  1. Memberikan perkuatan pada tata kelola pertambangan minerba.
  2. Memberikan kemudahan peijinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya dinilai terlalu banyak dan untuk kewenangan perijinan dapat diberkan kepada Pemerintah Daerah lewat pendelegasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Memberikan perkuatan Wilayah Hukum Pertambangan untuk seluruh Indonesia.
  4. Mensinkronkan wilayah pertambangan sesuai tata ruang wilayah, daya dukung lingkungan, rekomendasi dan persetujuan daerah.
  5. Memberikan perkuatan pelaksanaan kegiatan ekplorasi.
  6. Memihak BUMN untuk penyerahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah selesai kontraknya.
  7. Mewajibkan peningkatan nilai tambah dan pemberian kompensasi perpanjangan waktu sampai umur tambang.
  8. Mewajibkan badan usaha yang dimiliki asing untuk divestasi saham 51% secara bertahap.
  9. Memberikan perhatian kepada Pertambangan Rakyat.
  10. Memihak kepada pelestarian lingkungan, reklamasi dan pasca tambang serta perkuatan sanksi pidana bagi yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi.

Menurut Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M., Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) UU No. 4 Tahun 2009 sebelumnya diubah karena berbagai alasan seperti pelaksanaannya yang tidak implementatif & terdapat hambatan, perlu penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi, perlu penyesuaian dengan UU No. 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, serta dinilai perlu adanya pembaruan sesuai dengan perkembangan. Apabila ditinjau dari segi proses pembentukannya,  insiasi penyusunan UU Minerba yang baru ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan menjadi RUU pada tahun 2018 tetapi pembahasan intensif mengenai UU baru diinisasi di bulan Februari 2020, dan merupakan RUU yang disusun oleh DPR periode sebelumnya dan baru dibahas pada DPR periode sekarang, dan hal ini memacing pandangan bahwa UU Minerba ini dinilai memenuhi klausus carryover, tetapi sebenarnya tidak memenuhi klausus carryover karena salah satu syaratnya adalah sudah dilakukannya pembahasan daftar inventarisasi masalah pada DPR periode sebelumnya tidak pernah dilakukan, pada saat pembahasan UU ini minim partisipasi publik. Ditinjau dari Strukturnya UU Minerba Baru ada beberapa perubahan seperti terdapat Bab sebanyak 28 (2 bab baru), 83 pasal mengalami perubahan, 52 Pasal baru/tambahan, 18 Pasal yang dihapuskan, totalnya  jumlah Pasal 219 (Sebelumnya 175), sacara garis besarnya kurang lebih 80% konten dari UU Minerba yang berubah,  maka sebenarnya UU ini tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya menjadi UU Penggantian.

Beliau juga menyatakan apabila ditinjau secara substansial/materil diakui banyak sisi positif dari UU ini, Tetapi ada beberapa konten dalam UU Minerba yang perlu mendapat perhatian seperti  kewenangan perizian semuanya ditarik ke Pemerintah Pusat (Masalah WIUP dan IPR), pasal memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN dihapus, Daerah tidak lagi punya lagi urusan pemerintah bidang minerba. Hal ini tentu tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku, karena seluruh kewenangan Pemerintah Daerah terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara yang dalam UU UU No 23 Tahun 2014 dicabut dalam UU Minerba yang baru ini, tentunya hal ini menimbulkan masalah dalam hal resetalisasi / penguasaaan kebijakan ke Pemerintah Pusat lewat pendelagasian (kewenangan delegasi), padahal pada UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal 18A ayat 2 mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum,  pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini tentu mencederai semangat Otonomi daerah dan desentralisasi dalam NKRI.

Disatu sisi kewenanggan daerah untuk bidang Minerba semuanya ditarik/dihilangkan, namun masih terdapat  ketentuan yang terkait kewenangan daerah namun dinilai sangat minim. Hal ini menghilangkan urusan Minerba dari prosi kerja Pemerintah Daerah, akibatnya Dinas Pertambangan dan Dinas ESDM untuk tingkat Pemerintah Daerah tentu akan ada potensi dihilangkan, hal ini tentu melemahkan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemindahtanganan IUP dan IUPK (dengan persetujuan menteri) dinilai sangat beresiko, relaksasi ekspor mineral mentah juga dinilai tidak konsisten dalam pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah dalam negeri, Perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK dengan tidak adanya penciutan dan pengemalian wilayah eks PKP2b serta insetif tertentu dinilai beresiko, dan kewajiban diivestasi saham sebesar 51% juga dinilai kontraproduktif dan beresiko, , peningkatan luas maksimum dari WPR dapat potensi masuknya pelaku usaha besar dalam WPR, ancaman Pidana menurun dari 10 tahun menjadi 5 tahun juga  tentu dapat mengurangi efektifitas hukaman pada pelaku yang melanggar ketentuan, dan penghapusan ancaman pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin.

Menurut Muhamad Al Amien, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Didalam UU Minerba yang baru dinilai tidak ada satupun pasal ataupun ayat yang menjelaskan peran dari masyarakat sebagai subjek pada Industri Pertambangan, hal ini dikarenakan menurut saya terdapat bukti bukti dilapangan dimana tidak adanya implementasi penjagaan ruang publik dan kehidupan masyarakat yang dijaga. UU Minerba terbaru ini dinilai terdapat potensi adanya krisis sosial ekologi termasuk di daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan sendiri ditinjau secara  ekologis yang memiliki luas tutupan hutan seluas 1.360.418,15 hektar yang sebagian besar terdapat di kawasan utara dari Sulawesi Selatan, sementara itu kawasan utara dari Sulawesi Selatan juga merupakan wilayah yang memiliki sumber daya mineral yang besar dan tercatat sejak tahun 2017 terdapat kurang lebih 25 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencaplok  wilayah hutan dari Sulawesi Selatan dengan total seluas 400.047 hektar. Beliau juga menyajikan data yang dirilis Kementerian ESDM  terdapat 97 unit Kegiatan Pertambangan tetapi apabila kita merujuk pada data yang dirilis KPK tahun 2018 terdapat 414 unit kegiatan pertambangan di Sulawesi Selatan maka terdapat 317 kegiatan pertambangan di Sulawesi selatan tidak berizin, dan terdapat 6 (IUP) mecakup wilayah laut di Sulawesi selatan, hal ini tentu beresiko karena daerah ini merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan setempat yang sudah dikelola masyarakat secara turun temurun. Hal ini tentu dinilai tidak adil untuk masyarkat karena membahayakan perekonomian dan kesehatan masyarakat setempat dan membahayakan regenerasi nelayan dalam kawasan tersebut. Di lain sisi pengalihan fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan juga dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana yang tentu merugikan masyarakat.

Demikianlah tulisan ini kami buat, kami memohon maaf apabila dalam tulisan ini terdapat kekeliruan, Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis.

Hidup Teknik!

JAYALAH PERMATA!

DIG THE PAST FOR THE BRIGHTER FUTURE!

Kementerian Kajian, Aksi Strategis dan Advokasi BE PERMATA FT-UH Tahun 2020

HASIL KAJIAN – Madu dan Racun UU Minerba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>